Jambi, lugasline.id – Unjuk rasa membongkar gurita bisnis rokok ilegal di depan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Jambi berakhir antiklimaks. Aksi yang digalang oleh Gerakan Tangan Rakyat (GETAR) Provinsi Jambi tersebut dibungkam oleh kepungan kelompok preman yang diduga kuat digerakkan oleh jaringan mafia rokok tanpa cukai (15/07/2026).
Ironisnya, aparat kepolisian dari Polresta Jambi yang berada di lokasi justru memilih bersikap pasif dan terkesan membiarkan intimidasi verbal serta ancaman terbuka terjadi di depan mata mereka. Pembiaran ini memperkuat dugaan adanya aktor intelektual yang sengaja memobilisasi massa preman demi melindungi bisnis hitam yang tengah merugikan negara hingga miliaran rupiah di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.
Lemahnya pengawasan dari Bea Cukai Jambi disinyalir menjadi karpet merah bagi meroketnya distribusi komoditas ilegal ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peredaran produk tanpa pita cukai ini tak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi di lorong gelap perdagangan. Berbagai merek rokok ilegal kini dipajang secara vulgar di etalase grosir hingga toko kelontong.
Sedikitnya ada puluhan merek rokok ilegal yang kini membanjiri pasar, di antaranya merek populer seperti: AO, Duta, Zeez, Rasta, Slava, Oris, Lufman, Smith, Manchester, Gess, hingga Titan.
Jalur distribusinya pun telah menggurita secara sistemik di wilayah-wilayah strategis Provinsi Jambi. Mulai dari jantung Kota Jambi, Muaro Jambi, Muaro Bungo, Tebo, Sarolangun, Merangin, hingga wilayah barat seperti Kerinci dan Sungai Penuh.
Menjamurnya merek-merek ini memicu tudingan miring adanya kongkalikong dan setoran berdarah yang melibatkan oknum internal Bea Cukai serta aparat penegak hukum setempat. Tanpa adanya lampu hijau dari dalam, mustahil bisnis ini bisa melenggang mulus menembus barikade hukum antardaerah.
Massa aksi menegaskan tidak akan gentar menghadapi tekanan tersebut.
“Kami tidak akan mundur. Diamnya aparat dan hadirnya preman justru mempertegas sinyal bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang dilindungi di balik bisnis rokok ilegal ini,” ketus salah satu perwakilan massa aksi dengan nada geram.
Di sisi lain, respons membingungkan justru datang dari internal Polresta Jambi. Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan aparat yang pasif di lokasi kejadian, Kanit Sosbut Intelkam Polresta Jambi, Mangasa Simbolon, memberikan pembelaan yang mengesankan adanya miskoordinasi akut di tubuh kepolisian.
Simbolon mengklaim dirinya sedang berada di depan Markas Polda Jambi untuk mengurus agenda demonstrasi lain. Menurutnya, personel yang berada di lokasi KPPBC Jambi mayoritas adalah anggota dari Polsek Jambi Timur.
“Nah itu anggota saya sama orang Jambi Timur, yang banyak pakaian dinas itu orang Jambi Timur. Anggota saya ada satu di situ. Ternyata aksinya batal. Makanya saya bingung ada kejadian intimidasi gitu,” kata Simbolon saat dihubungi.
Saat ditanya mengenai identitas orang dalam video yang menjegal massa aksi dari GETAR, Simbolon menjawab singkat,
Namun, ketika didesak lebih jauh mengenai dugaan kepolisian sengaja membiarkan preman bayaran dari mafia rokok mengintimidasi demonstran, Simbolon langsung melempar handuk.
“Itu kurang tahu saya. Itu bukan bidang kita, kita hanya mengurusi demonya saja,” dalihnya.
Sikap defensif dan saling lempar tanggung jawab ini kian menebalkan kecurigaan publik. Saat dikonfirmasi, Ketua Gerakan Tangan Rakyat (GETAR) Provinsi Jambi, Dendi Ridho, membeberkan fakta yang jauh lebih kelam. Mereka ternyata telah dicekal bahkan sebelum sempat menginjakkan kaki di depan Kantor Bea Cukai Jambi.
“Kami dibawa paksa oleh beberapa orang yang bernama Kapsun dan Amir. Kami juga langsung dibawa ke rumah Baron,” ungkap Dendi.
Dendi menambahkan, di lapangan, sosok pria berbaju oranye bernama Amir tampil dominan melakukan intimidasi. Secara mengejutkan, Amir bahkan blak-blakan mengakui keterikatannya dengan bisnis haram tersebut.
“Amir mengatakan kepada kami bahwa ia memiliki merek rokok yang diduga ilegal seperti Rasta dan Slava. Awalnya kami menduga Amir seorang preman suruhan, tetapi klaim dia dari LSM. Tapi entah dari LSM mana, kami tidak tahu karena dia tidak menyebutkan detail,” jelas Dendi.
Lebih lanjut, Dendi juga membantah klaim polisi yang menyatakan ada pengamanan di lokasi titik kumpul.
“Kami tidak melihat adanya polisi yang menjaga di sana. Tidak ada polisi di lokasi titik kumpul kami di depan Bea Cukai,” tegasnya.
Sikap abai aparat dan keberingasan preman ini menyisakan pertanyaan besar yang menuntut jawaban instan dari Mabes Polri dan Dirjen Bea Cukai. Ketika hukum kalah di jalanan oleh kepalan tangan preman, siapakah sebenarnya yang mengendalikan hukum di Jambi? Apakah negara, ataukah kuasa hitam mafia rokok? (tim)
