Jakarta, lugasline.id – Berembus kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Agustus ini. Berdasarkan informasi yang beredar, pergantian susunan kabinet disebut-sebut akan dilakukan setelah peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, perubahan komposisi kabinet diperkirakan terjadi di sejumlah sektor. Di bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam), dikabarkan akan ada pergantian pucuk pimpinan kementerian. Selain itu, beredar pula informasi bahwa salah seorang menteri akan bergeser mengisi posisi menteri koordinator.
Salah satu nama yang paling santer dikaitkan dengan isu reshuffle adalah pengusaha Norman Joesoef. Ia disebut-sebut akan masuk ke dalam kabinet sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan). Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah Norman akan menggantikan Donny Ermawan yang saat ini juga menjabat sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia, atau justru mengisi formasi baru sebagai Wamenhan.
Menanggapi isu perombakan Kabinet Merah Putih tersebut, sejumlah petinggi partai politik mulai angkat bicara. Mayoritas mengaku belum menerima informasi resmi dan menegaskan bahwa perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengatakan hingga saat ini partainya belum mendengar adanya pembahasan spesifik terkait reshuffle kabinet usai perayaan kemerdekaan.
“Belum (dengar). Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, nampaknya sudah perform dengan baik semua,” kata Dede saat dikonfirmasi kumparan, Jumat (7/8).
“Kalau untuk semua menteri saya tidak paham ya. Hanya yang di Komisi II,” lanjutnya.
Senada dengan Dede, Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay juga mengaku belum mendengar kabar mengenai rencana perombakan kabinet tersebut. Menurutnya, PAN saat ini tetap fokus membantu jalannya pemerintahan.
“Belum dengar. PAN konsisten bekerja membantu pemerintah. Soal reshuffle, itu hak prerogatif Presiden,” tegas Saleh.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid atau Cak Udin menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai susunan kabinet kepada Presiden Prabowo.
“Ditunggu saja. Itu semua kewenangan Presiden, beliau pasti tahu apa yang terbaik untuk kabinetnya,” tutur Cak Udin.
Respons serupa juga disampaikan petinggi partai politik lainnya. Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji sama-sama mengaku belum mengetahui kabar mengenai isu reshuffle tersebut.
“Tidak tau saya,” kata Sahroni singkat.
“Saya belum dapat info,” timpal Sarmuji.
