Sarolangun, lugasline.id-Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersiap masuk ke fase penghematan besar-besaran mulai 2026. Salah satu langkah paling tajam adalah pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara hingga 30 persen—sebuah kebijakan yang dipastikan tak populer, namun dianggap perlu demi menjaga napas fiskal daerah.
Dengan pengurangan tersebut, pemerintah daerah menargetkan penghematan sekitar Rp 30 miliar setiap tahun. Sarolangun selama ini masih dibebani struktur APBD yang terlalu gemuk pada belanja pegawai. Hampir seluruh ruang fiskal terserap untuk gaji dan tunjangan, menyisakan porsi sempit untuk belanja pembangunan.
Penjabat Sekretaris Daerah Sarolangun, Dedy Hendri, menyebut kebijakan ini sebagai fase “mengencangkan ikat pinggang”. Pemangkasan tunjangan pegawai bukan satu-satunya langkah. Pemerintah juga mulai menyisir ulang berbagai program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak mendesak.
“Ada kegiatan-kegiatan yang dianggap belum pas, belum tepat, kita ambil, kita tarik,” ujar Dedy.
Pos-pos anggaran yang dicoret tersebut akan dialihkan ke program yang dinilai lebih menyentuh masyarakat dan memiliki dampak langsung pada pembangunan daerah.
Strategi belanja juga berubah arah. Tahun depan, pemerintah daerah tidak lagi berfokus pada pembangunan fisik baru. Alih-alih membangun, Sarolangun memilih menjaga dan merawat fasilitas umum yang sudah ada. Pendekatan ini diharapkan dapat memaksimalkan aset daerah sekaligus menekan kebutuhan belanja modal di tengah upaya efisiensi massif.
Sarolangun memasuki periode rasionalisasi anggaran—langkah defensif yang harus ditempuh agar APBD tetap sehat di tengah tekanan pembiayaan yang terus meningkat. Pemotongan tunjangan ASN adalah salah satunya, namun bisa jadi bukan yang terakhir.(*)
