Kerinci, lugasline.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kerinci–Sungai Penuh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Kerinci, Senin (22/06/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan nasional maupun daerah.
Aksi diawali dengan penyampaian orasi oleh Koordinator Lapangan (Korlap) I, Farel Andrianus. Dalam orasinya, ia menyoroti berbagai persoalan nasional.
“Evaluasi Kabinet Merah Putih beserta kepemimpinan Prabowo-Gibran dan kesejahteraan guru honorer,” tegas Farel Andrianus.
Selanjutnya, Korlap II, Mhd Ilham, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran daerah.
“Meminta DPRD transparan terhadap anggaran dan kebijakan daerah,” ujar Mhd Ilham.
Setelah menyampaikan aspirasi di halaman kantor DPRD, para mahasiswa meminta pimpinan dan anggota dewan yang hadir untuk menerima mereka dalam forum audiensi. Permintaan tersebut kemudian dikabulkan sehingga dialog antara mahasiswa dan DPRD Kabupaten Kerinci dapat berlangsung secara langsung.
Dalam audiensi, mahasiswa mempertanyakan hasil kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kerinci ke Yogyakarta yang sebelumnya menuai sorotan publik. Menurut mahasiswa, kegiatan tersebut terkesan hanya sebagai perjalanan biasa dan tidak memberikan penjelasan yang konkret mengenai manfaat yang diperoleh bagi daerah.
Namun, menurut peserta aksi, jawaban yang diberikan pihak DPRD dinilai belum menjelaskan secara rinci hasil maupun tindak lanjut dari kunjungan kerja tersebut.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak DPRD untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberantas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Di akhir audiensi, DPRD Kabupaten Kerinci menerima dan menandatangani petisi yang disampaikan mahasiswa. Petisi tersebut ditandatangani oleh Masykur, Mhd Ridho Syliandra, Letkol (Purn) Jufri, Tomi Emiral, dan Eliyusnadi, S.Kom., M.Si
Adapun tuntutan yang disampaikan PMII Kerinci–Sungai Penuh sebagai berikut:
- Mendesak DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
- Membekukan sementara serta melakukan evaluasi total terhadap KDMP hingga regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia benar-benar siap. Mahasiswa juga meminta pemerintah menghormati otonomi desa dan mengembalikan prinsip koperasi sesuai gagasan Bung Hatta, yakni “Dari Anggota, Oleh Anggota, dan Untuk Anggota.”
- Mendesak percepatan pengangkatan guru honorer menjadi ASN/PPPK sesuai kebutuhan riil sekolah, menjamin pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu, serta memperluas akses BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru non-ASN.
- Mendesak DPRD bersama pemerintah daerah dan APH mengambil langkah tegas berupa penutupan aktivitas PETI yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat paling lambat 3×24 jam sejak tuntutan disampaikan.
- Meminta DPRD mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah daerah serta penggunaan APBD. Mahasiswa juga meminta DPRD membuka secara rinci penggunaan anggaran kelembagaan DPRD, agenda dan hasil pembahasan APBD, daftar kehadiran anggota dewan, serta hasil pengawasan terhadap program pemerintah daerah paling lambat 7×24 jam sejak petisi ditandatangani.
- Meminta Badan Kehormatan DPRD bersama unsur terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kinerja anggota dewan dan penggunaan anggaran, termasuk menindaklanjuti dugaan pemborosan anggaran lembaga legislatif paling lambat 20 hari sejak petisi diterima.
- Meminta DPRD menyampaikan hasil evaluasi beserta langkah-langkah korektif yang konkret, terukur, dan dapat dipantau publik terkait perbaikan tata kelola pengawasan dan penganggaran paling lambat 30 hari sejak petisi diterima.
Menanggapi desakan mahasiswa soal PETI, anggota DPRD dari PKB Tomi Emiral mengaku khawatir diteror jika tuntutan 3×24 jam tak dipenuhi, meski ia enggan menyebut siapa pelakunya.
Anggota DPRD dari PKS, Jafrul, menjelaskan kunjungan kerja ke Yogyakarta. “Kami ke sana untuk studi tiru karena daerah itu wilayah wisata seperti kabupaten kita,” ujarnya.
Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Setelah audiensi selesai dan petisi diterima DPRD, massa PMII Kerinci–Sungai Penuh membubarkan diri dengan damai.(tim)
