Jakarta, lugasline.id – Pemerintah secara resmi menetapkan bahwa Juni 2026 menjadi momentum pencairan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Keputusan strategis ini telah dipayungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, yang merinci jadwal serta komponen pembayaran bagi para abdi negara (19/04/2026).
Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para ASN, TNI, Polri, hingga pejabat negara, dengan tetap menjaga keseimbangan kondisi fiskal nasional.
Gaji ke-13 tahun ini mencakup beberapa elemen penting yang akan diterima secara penuh oleh penerima:
- Gaji Pokok.
- Tunjangan Melekat (Tunjangan keluarga dan pangan).
- Tunjangan Kinerja (Sesuai ketentuan masing-masing instansi).
Satu hal yang menjadi kabar baik adalah seluruh komponen tersebut tidak dikenakan potongan iuran maupun pajak, sehingga dana yang masuk ke rekening penerima bersifat utuh.
Meski mencakup hampir seluruh unsur aparatur, terdapat aturan main spesifik terkait masa kerja dan status kepegawaian:
Sistem Proposional PPPK: Besaran gaji ke-13 bagi PPPK dengan masa kerja di bawah satu tahun akan dihitung secara progresif:
- Masa kerja 6 bulan: Menerima 50% dari total.
- Masa kerja 9 bulan: Menerima 75% dari total.
- Catatan: PPPK yang belum genap bekerja satu bulan sebelum 1 Juni 2026 dinyatakan tidak berhak menerima tunjangan ini.
Ketentuan CPNS: Untuk CPNS pusat (APBN), besaran yang diterima adalah 80% dari gaji pokok ditambah tunjangan. Sementara bagi CPNS daerah, nominalnya akan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah masing-masing.
- Kategori Pegawai,Estimasi Besaran
- Pejabat Eselon I,”± Rp24,8 Juta”
- Pejabat Eselon II,”± Rp19,5 Juta”
- Pegawai Non-ASN,”Rp4,2 Juta – Rp9 Juta”
Besaran untuk pegawai non-ASN dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan masa kerja.
Pemerintah menekankan bahwa gaji ke-13 bukanlah hak mutlak, melainkan kebijakan yang fleksibel terhadap kondisi keuangan negara. Perbedaan besaran tunjangan kinerja antar daerah juga memungkinkan adanya selisih nominal yang diterima antar ASN.
Melalui kebijakan ini, pemerintah menitipkan pesan agar para ASN menggunakan dana tersebut secara bijak terutama untuk biaya pendidikan, kewajiban finansial, atau investasi. Secara makro, langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta menstimulus roda ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. (tim)
