Kerincu, lugasline.id — Pernyataan berbeda dari dua anggota DPRD Provinsi Jambi daerah pemilihan Kerinci–Sungai Penuh kembali memantik sorotan. Di satu sisi, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PAN, Afuan Yuza Putra, membeberkan sejumlah program yang disebut telah direalisasikan untuk masyarakat (23/09/2026).
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Gerindra, Edminuddin, justru menyebut Kerinci dan Sungai Penuh masih diperlakukan seperti “anak tiri” oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Perbedaan narasi tersebut mendapat respons dari aktivis Kerinci, Ilham.
Menurut Ilham, perbedaan pernyataan tersebut seharusnya tidak berhenti menjadi perang klaim antaranggota dewan. Justru, kondisi itu harus menjadi momentum untuk membuka data pembangunan Kerinci dan Sungai Penuh kepada publik.
“Kalau memang realisasi aspirasi sudah begitu banyak, buka datanya. Jangan masyarakat hanya disuguhi angka miliaran rupiah tanpa tahu programnya di mana, siapa penerimanya dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Ilham.
Ia juga menilai pernyataan Edminuddin mengenai Kerinci–Sungai Penuh yang disebut “anak tiri” perlu diuji dengan data yang konkret.
“Kalau benar ada program yang tidak menyentuh Kerinci dan Sungai Penuh, tunjukkan datanya. Kalau memang sudah banyak direalisasikan, juga buka datanya. Jangan masyarakat yang kemudian disuruh menebak-nebak,” tegasnya.
Ilham menyoroti sejumlah angka yang disampaikan Afuan Yuza, mulai dari dukungan pendidikan sekitar Rp20 miliar, program Pro Jambi Cerdas, pembangunan infrastruktur, bedah rumah 283 penerima manfaat senilai Rp5,66 miliar, hingga berbagai bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, angka tersebut penting, tetapi publik juga membutuhkan rincian yang lebih transparan.
“Masyarakat berhak tahu sumber anggarannya, masuk dalam program apa, lokasi kegiatannya di mana, siapa penerima manfaatnya, dan berapa yang benar-benar terealisasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Ilham juga meminta kritik mengenai ketimpangan pembangunan tidak berhenti pada pernyataan politik.
Menurut dia, jika ada program hibah pendidikan maupun program lainnya yang disebut tidak menyentuh Kerinci–Sungai Penuh, maka harus disampaikan secara terbuka berdasarkan dokumen dan data anggaran.
“Kalau bicara ketidakadilan, ukurannya harus jelas. Jangan hanya berdasarkan perasaan politik. Begitu juga kalau bicara keberhasilan, jangan hanya berdasarkan klaim,” katanya.
Ilham menegaskan, masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh tidak membutuhkan pertarungan narasi antarwakil rakyat.
“Yang masyarakat butuhkan bukan siapa yang paling hebat mengklaim. Yang dibutuhkan adalah pembangunan yang nyata dan pemerataan yang bisa dibuktikan,” ujarnya.
Ia pun meminta DPRD Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi membuka data realisasi pembangunan berdasarkan daerah pemilihan secara transparan.
“Buka semuanya. Berapa anggaran untuk Kerinci, berapa untuk Sungai Penuh, programnya apa saja, siapa penerimanya, dan berapa yang sudah terealisasi. Dari situ publik bisa menilai sendiri,” kata Ilham.
Menurutnya, perdebatan mengenai apakah Kerinci–Sungai Penuh “dianaktirikan” atau justru telah mendapatkan banyak program tidak akan selesai hanya dengan saling berbalas pernyataan.
Sebab pada akhirnya, yang berbicara paling keras bukan klaim, melainkan data dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. (*)
Oleh : Muhammad Ilham (Aktivis Kerinci)
